SINGKILTERKINI.COM,CILACAP | Kepala Staf Kodim 0703/Cilacap Mayor Inf. Ahmad Rofiq Alfian didampingi Pasilog Lettu Inf Sueb, bersama Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Cilacap Drs Dian Setyabudi,MM menyambut kedatangan Staf Ahli Menkopolhukam RI Irjen Pol M Ghufron dan rombongan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Cilacap Jln. Jenderal Sudirman Cilacap, Selasa (05/12).
Kedatangan Staf Ahli Menkopolhukam RI dalam rangka Kunjungan Kerjanya di wilayah Kabupaten Cilacap. Kunjungan kerja dimaksudkan untuk memantau penanganan dampak lingkungan hidup usaha pertambangan dan reklamasi pascatambang guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Cilacap. Sebelum ke Kantor Pemda Kabupaten Cilacap, Staf Ahli Menkopolhukam beserta rombongan menyempatkan diri untuk mengunjungi PT. Holcim Cilacap.
Dalam kunjungan kerja Staf Ahli Menkopolhukam tersebut dipaparkan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Cilacap Drs Dian Setyabudi,MM mengenai penanganan dampak lingkungan hidup usaha pertambangan dan reklamasi pascatambang di wilayah Kabupaten Cilacap. Paparan ini diikuti juga oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Drs. Ajar Nugroho, MM, Kepala Disperkimta Kabupaten Cilacap Ir. Sunarno, MM, Kepala DPUPR Kabupaten Cilacap Ir. Ristiyanto.
Banyak hal yang disampaikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Cilacap khususnya tentang penanganan pascatambang diwilayah Kabupaten Cilacap. Menurut Drs. Dian, banyak potensi komoditas tambang di wilayah Kabupaten Cilacap diantaranya tambang pasir besi, pasir sungai "sirtu", batu gunung, tanah utuh serta batu kapur yang berada di Nusakambangan. ' Pertambangan di Nusakambangan ini menjadi komunitas pembicaraan karena menurut sebagian besar masyarakat Cilacap, Nusakambangan ini menjadi penyelamat dari gelombang tsunami tahun 2006 walaupun ada beberapa korban di Cilacap bagian timur." Papar Drs. Dian Setyabudi
Selain itu menurut Drs Dian Setyabudi,MM, adanya pertambangan di Pulau Nusakambangan menjadi pertanyaan dari berbagai kalangan khususnya teman-teman LSM karena apabila dilihat dari Pelabuhan Tanjung Intan sangat terlihat gundul. " Ini yang menimbulkan kekhawatiran dari teman-teman kita dari LSM jangan-jangan Pulau Nusakambangan akan habis sedangkan dari 115.000 hektar luas Pulau Nusakambangan, hanya sebagian kecil yang ditambang." Imbuh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Cilacap
Paparan ini mendapat tanggapan dari Staf Ahli Menkopolhukam RI Irjen Pol. M. Ghufron. Ia menjelaskan bahwa hal ini tidak boleh berlarut-larut katena akan mengarah kepada pwrpecahan konflik sosial. Sebagai tugas dari Menkopolhukam, kami berusaha agar masyarakat tidak khawatir dan was-was. Tentunya semua itu harus mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 ayat 3. Apabila Negara tidak mampu mengolah tetapi diolah perusahaan dan tentunya hasilnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Ini yang menjadi pertanyaan kita bersama, apakah pertambangan ini sudah mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat karena apabila tidak, ini akan menjadi permasalahan kedepan karena potensi konfliknya sangat tinggi." jelas Irjen Pol. M. Ghufron. (Pendim-Red)
Terimakasih Atas Kunjungannya, Silahkan berkomentar dengan bijak, Komentar Spam dan/atau berisi link aktif tidak akan ditampilkan. Terimakasih.