SINGKILTERKINI.NET,BLITAR – Tokoh masyarakat dan aktivis kemanusiaan, Wilson Lalengke, melontarkan kritik tajam terhadap penanganan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam insiden keracunan makanan massal pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Kontroversi mencuat setelah Kepala BGN, Prof. Dadan Hindayana, terkesan meremehkan keracunan yang menimpa 4.711 penerima manfaat.
Meski tidak secara langsung menyebut angka 4.711 sebagai hal wajar, pernyataan Dadan yang menyandingkan “hanya 4.711 porsi” makanan beracun dengan total distribusi 1 miliar porsi makanan menimbulkan kesan bahwa jumlah korban dianggap proporsional alias “masih wajar”. Bagi Wilson, framing seperti itu menunjukkan kurangnya kepekaan nurani terhadap ribuan korban.
“Ketika jumlahnya mencapai ribuan, itu bukan sekadar kecelakaan, melainkan bencana luar biasa, darurat, dan sangat fatal. Semestinya Kepala BGN mengundurkan diri, bukan sibuk berkomentar ngawur untuk membela diri,” tegas Wilson Lalengke, Sabtu (27/9/2025).
Alumni PPRA-48 Lemhannas RI 2012 yang juga Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini menilai satu warga negara yang jatuh sakit akibat makanan beracun saja sudah terlalu banyak. Ia juga menolak kerangka statistik yang digunakan Dadan Hindayana. Menurutnya, jumlah korban seharusnya dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat, bukan total makanan yang disajikan.
“Lah, Dadan Hindayana ini seorang profesor doktor, mengapa logika berpikirnya bisa seburuk itu? Kalau hanya sekelas Gibran, saya tidak perlu mengkritisi karena level berpikirnya masih jauh di bawah rata-rata,” sindir Wilson.
Perbandingan yang Tidak Manusiawi
Wilson Lalengke menyebut cara pandang Kepala BGN itu sebagai “pola pikir yang meresahkan sekaligus menyesatkan” karena memperlakukan manusia hanya sebagai angka statistik.
“Jika satu juta ayam mati karena pakan terkontaminasi, itu disebut gagal panen. Tetapi ketika satu orang menderita keracunan karena makanan yang Anda berikan, itu adalah krisis kemanusiaan dan berpotensi sebagai pidana pembunuhan berencana,” ujar lulusan pascasarjana Applied Ethics Utrecht University (Belanda) dan Linkoping University (Swedia) tersebut.
Analogi tersebut menegaskan kritiknya terhadap kegagalan BGN memprioritaskan keselamatan dan martabat manusia dalam menjalankan program MBG Presiden Prabowo Subianto. Insiden ini memicu seruan publik untuk transparansi dan reformasi mendasar di tubuh BGN.
Seruan Evaluasi Program MBG
Bersama pemimpin masyarakat sipil lainnya, wartawan senior Indonesia itu mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kembali program MBG dan memastikan standar keamanan pangan ditegakkan secara ketat.
Di tengah upaya meningkatkan kualitas SDM generasi mendatang, Wilson mengingatkan bahwa program makan bergizi tidak hanya diukur dari skala, melainkan lebih penting dari itu adalah dampaknya terhadap kehidupan individu dan martabat manusia.(TIM/Red)
Terimakasih Atas Kunjungannya, Silahkan berkomentar dengan bijak, Komentar Spam dan/atau berisi link aktif tidak akan ditampilkan. Terimakasih.