Disela-sela kegiatan, Serma MR. Munthe menjelaskan musrenbangdes dilakukan untuk terciptanya azas kebersamaan dalam memutuskan pembangunan yang baik.
“Kami hari ini hadir dalam rangka menyaksikan Musrenbangdes, semoga apa yang didapat dari musyawarah ini sesuai dengan keingin masyarakat bersama, dan pembangunannya sesuai musyawarah hari ini,” ujar Serma MR. Munthe yang bertugas sebagai Babinsa di Desa Pulo Sarok.
Musrenbangdes, sambungnya, adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) Desa, untuk menyepakati rencana kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.
Adapun yang menjadi pembahasan dalam musrenbangdes kali ini diantaranya adalah menyusun rencana pembangunan di Desa agar pembangunan yang ada di fokuskan untuk pembangunan untuk kepentingan umum.
“Musrenbangdes wajib dilaksanakan dan tahapan yang harus ditempuh sebelum Musrenbangdes oleh desa harus melaksanakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung usulan-usulan atau aspirasi masyarakat," jelasnya.
Sedangkan untuk Musdus dihadiri oleh para ketua RT ketua RW dan Kadus yang dipimpin atau diketuai oleh BPD hasil dari musdus tersebut diinventalisir kemudian dilaksanakan musdes akhirnya ke Musrenbangdes untuk memilih skala prioritas yang akan diprioritaskan dalam pembangunan di desa dengan berpedoman pada permendes nomor 7 tahun 2021 tentang skala prioritas pembangunan di desa.
Kemudian, lanjutnya, hasil dari Musrenbangdes akan dibawa ke Musrenbang Kecamatan.
Di Musrenbang Kecamatan pun, kata Babinsa, juga ada skala prioritas lagi yang harus disepakati bersama untuk pembangunan.
“Terkait dengan sumber dana untuk memenuhi atau mengakomodir itu disesuaikan dengan kebutuhan, Apakah ada yang dicaver oleh dana desa atau dana yang bersumber dari pemerintahan desa atau ada juga yang bersumber dari APBD atau pusat,” ujarnya.
Babinsa juga mengingatkan musrenbangdes yang dilaksanakan ini untuk bahan pada Musrembang Kecamatan.
Untuk itu, dia berharap usulan-usulan yang ada itu berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan kepentingan.
"Kalau berdasarkan kebutuhan itu akan realistis karena memang dilihat dari fakta dilapangan bahwa RT mewakili masyarakat membutuhkan program tersebut bukan oleh kepentingan karena kalau berdasarkan kepentingan nantinya lebih kearah subjectifitas oleha karena itu dari pihak Kecamatan akan berpedoman kepada kebutuhan,” sebutnya.
Ditambahkannya, bahwa peran TNI melalui satuan Komando Kewilayahan (Koramil) adalah salah satu pendukung program percepatan pembangunan di Desa sesuai tugas pokok membantu tugas pemerintah daerah sampai tingkat Desa.
"Termasuk ikut membantu pemda dalam bidang pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," jelasnya.
Sumber: Kodim Singkil 0109 Aceh Singkil
Ditambahkannya, bahwa peran TNI melalui satuan Komando Kewilayahan (Koramil) adalah salah satu pendukung program percepatan pembangunan di Desa sesuai tugas pokok membantu tugas pemerintah daerah sampai tingkat Desa.
"Termasuk ikut membantu pemda dalam bidang pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," jelasnya.
Sumber: Kodim Singkil 0109 Aceh Singkil
Terimakasih Atas Kunjungannya, Silahkan berkomentar dengan bijak, Komentar Spam dan/atau berisi link aktif tidak akan ditampilkan. Terimakasih.