SINGKILTERKINI.NET,JAKARTA – Penanganan infrastruktur dan pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana di Kabupaten Aceh Singkil menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Jakarta.
Rakor tersebut berlangsung di Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Bupati Aceh Singkil H. Safriadi Oyon turut hadir dalam rapat yang membahas hasil kunjungan Tim Monev Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Alam di wilayah Aceh Singkil dan Kota Subulussalam.
Sebelumnya, tim Monev telah melakukan kunjungan langsung ke sejumlah lokasi terdampak bencana di Aceh Singkil setelah menggelar rapat koordinasi di Kantor Bupati Aceh Singkil pada Selasa (1/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, tim bersama Bupati Aceh Singkil dan jajaran meninjau sejumlah infrastruktur yang membutuhkan penanganan, di antaranya kawasan abrasi Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, jembatan putus akibat banjir di Suka Jaya, Kecamatan Kuala Baru, Tanggul Tanah Merah di Kecamatan Gunung Meriah, serta Waduk Sianjo-anjo Meriah.
Rakor di Jakarta kemudian digelar untuk membahas tindak lanjut dari hasil peninjauan lapangan tersebut.
Rapat dipimpin Kepala Koordinator Wilayah Aceh II Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin, SH, MH, dan dihadiri perwakilan sejumlah kementerian/lembaga, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Pemerintah Kota Subulussalam serta DPRK Subulussalam.
Sejumlah kementerian/lembaga yang hadir antara lain Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemendagri, Kementerian Pertanian, Kementerian UMKM, Kementerian Agama, Kementerian ATR/BPN serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Guslin mengatakan terdapat 12 poin yang menjadi pembahasan terkait penanganan pascabencana di Aceh Singkil dan Subulussalam.
Dari pembahasan tersebut, penanganan infrastruktur pascabencana dinilai masih membutuhkan percepatan, terutama pembangunan sejumlah infrastruktur yang berkaitan langsung dengan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Khususnya pembangunan sodetan atau Kanal Oboh dan pengerukan Sungai Rundeng di Kota Subulussalam. Serta pembangunan dua jembatan Bailey dan satu jembatan Armco di Kabupaten Aceh Singkil yang berdampak langsung terhadap akses dan aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Guslin.
Selain pembangunan infrastruktur, koordinasi dan kepastian anggaran antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah juga dinilai perlu diperkuat.
Hal tersebut berkaitan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi, revitalisasi tanggul, fasilitas pendidikan hingga kebutuhan lahan untuk menampung sedimen hasil pengerukan sungai.
“Beberapa kegiatan masih terkendala keterlambatan informasi anggaran, proses administrasi pertanahan, dan koordinasi pelaksanaan di daerah,” ujarnya.
Pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat terdampak bencana juga menjadi perhatian dalam rakor tersebut.
Menurut Guslin, sektor pertanian, perkebunan dan UMKM masih membutuhkan dukungan agar proses pemulihan dapat berjalan lebih optimal.
“Dari usulan 7.000 UMKM terdampak di Kabupaten Aceh Singkil, baru sekitar 2.700 UMKM yang terealisasi, sementara pendataan UMKM terdampak masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program revitalisasi,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, kementerian/lembaga terkait bersama pemerintah daerah akan melakukan percepatan koordinasi, verifikasi kebutuhan dan penyelarasan anggaran.
Hal itu terutama untuk pembangunan Kanal Oboh dan pengerukan Sungai Rundeng, pembangunan dua jembatan Bailey dan satu jembatan Armco, serta revitalisasi tanggul dan fasilitas publik terdampak.
“Posko PRRP bersama K/L dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan verifikasi berkala terhadap progres rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Guslin.
Pemantauan tersebut juga mencakup penyelesaian persoalan lahan dan data penerima bantuan, serta percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian, perkebunan dan UMKM.
Sementara itu, Bupati Aceh Singkil H. Safriadi Oyon mengatakan pihaknya dalam rakor tersebut menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas daerah terkait percepatan penanganan infrastruktur dan fasilitas publik yang terdampak bencana.
“Termasuk pembahasan revitalisasi situs budaya oleh Kementerian Kebudayaan, mencakup dua kegiatan di Kota Subulussalam dan 16 kegiatan di Kabupaten Aceh Singkil,” kata Safriadi.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah revitalisasi Makam Syekh Abdurauf Al-Singkili.
Menurutnya, situs tersebut diusulkan mendapatkan penambahan anggaran dari alokasi awal sebesar Rp25 juta karena mengalami kerusakan cukup berat dan merupakan cagar budaya.
Bupati juga menyampaikan persoalan kebutuhan air baku dan penanganan banjir di Aceh Singkil.
Penyediaan air baku yang sebelumnya diusulkan, kata dia, kini telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1.100 kepala keluarga (KK).
Namun, penanganan banjir di wilayah muara sungai masih membutuhkan lahan untuk menampung sedimen hasil pengerukan.
Persoalan lain yang dinilai mendesak adalah pembangunan dua jembatan Bailey dan satu jembatan Armco.
Menurut Safriadi, keberadaan jembatan tersebut berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, termasuk petani sawit dalam mengangkut hasil panen.
“Jembatan Bailey telah tersedia di Kantor Danramil, namun belum dilakukan pemasangan,” ujarnya.
Selain jembatan, revitalisasi Tanggul Tanah Merah juga masih membutuhkan kejelasan terkait anggaran.
“Pemerintah Daerah belum memperoleh informasi terkait alokasi anggaran revitalisasi tanggul tersebut,” katanya.
Di sektor pendidikan, Kabupaten Aceh Singkil juga mendapatkan dukungan revitalisasi sarana pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp5 miliar untuk dua sekolah.
“Sebanyak dua sekolah di Kabupaten Aceh Singkil yang kita usulkan telah memasuki tahap perancangan,” ungkapnya.
Sementara untuk sektor UMKM terdampak bencana, pemerintah daerah mengusulkan revitalisasi terhadap sekitar 7.000 UMKM.
Safriadi berharap pembahasan lintas kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah tersebut dapat mempercepat realisasi program pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana.
“Dengan total usulan kita, UMKM terdampak yang memerlukan revitalisasi mencapai 7.000 UMKM, bahkan kini sudah sebagian realisasi. Mudah-mudahan dengan rakor ini semua dapat direalisasikan,” pungkasnya.
Penulis: Jamaluddin
Terimakasih Atas Kunjungannya, Silahkan berkomentar dengan bijak, Komentar Spam dan/atau berisi link aktif tidak akan ditampilkan. Terimakasih.