Jakarta - Bungkamnya pemerintah terhadap aspirasi masyarakat daerah terkait permintaan pemekaran wilayah sangat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pusat.
Hal tersebut bisa dilihat semakin banyaknya muncul kelompok-kelompok masyarakat yang mencoba melawan negara dengan cara mendeklarasikan kerajaan-kerajaan baru yang memang kalau di tilik secara hukum ini merupakan perbuatan melangkar hukum.
Munculnya beberapa kerajaan baru belakangan ini turut menarik perhatian dari pimpinan komite I DPD RI asal aceh, Senator H. Fachrul Razi, MIP.
Dijumpai di gedung DPD RI senayan jakarta pusat, senator garis keras ini memberikan analisis bahwa kemunculan kerajaan-kerajaan tersebut bisa disinyalir sebagai sebuah bentuk dari kekecewaan masyarakat terhadap abainya pemerintah pusat terhadap kesejahtraan masyarakat di daerah.
"Hal ini terjadi, karena semakin banyak nya aspirasi masyarakat daerah mendesak pemerintah pusat agar PP Detada dan Desertada terkait pemekaran wilayah agar segera di tanda tangani pemerintah pusat," ujar wakil ketua komite I ini.
Terlebih, kata Dia, 4 Febuari 2020 mendatang ini forum koordinasi CDOB nasional bakal kembali melaksanakan konsolidasi tingkat nasional di Jakarta untuk mendesak pemerintah pusat untuk segera menyahuti aspirasi yang telah mereka perjuangkan selama puluhan tahun.
"Pemerintah tidak boleh diskriminatif terhadap wilayah-wilayah yang ada di indonesia, kalau ada daerah yang ingin pemekaran jangan ditanggapi secara arogan, atau tebang pilih. Harus diperlakukan secara merata dan adil. Mana boleh daerah A di anak emaskan sedangkan daerah B di abaikan begitu saja," demikian tutup senator asal Aceh yang dikenal vokal itu. (Jml/Red).
Terimakasih Atas Kunjungannya, Silahkan berkomentar dengan bijak, Komentar Spam dan/atau berisi link aktif tidak akan ditampilkan. Terimakasih.