SINGKILTERKINI.NET,ACEH SINGKIL - Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengusulkan perluasan jaringan listrik desa hingga penyediaan pembangkit listrik tenaga surya bagi masyarakat dan sekolah di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).
Usulan tersebut disampaikan dalam agenda Sinkronisasi Usulan Program Listrik Perdesaan (Lisdes) Provinsi Aceh yang berlangsung di Kantor PLN Aceh, Banda Aceh, pada 8–9 Oktober 2026.
Kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkil, Syam'un Nasution, hadir mewakili Bupati Safriadi Oyon untuk mengawal usulan pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah tersebut.
Syam'un mengatakan, pemerintah daerah telah menyampaikan sejumlah usulan program yang diharapkan dapat direalisasikan pada periode 2026–2027.
“Alhamdulillah, usulan dari Pemkab Aceh Singkil sudah kita sampaikan secara resmi dalam forum ini. Dinas Perhubungan akan terus mengawal dan mendukung penuh keberlanjutan program baik ini,” ujar Syam'un di Banda Aceh.
Usulan tersebut mencakup perluasan jaringan listrik, pembangunan mini grid atau sistem jaringan listrik skala kecil, penyediaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) individual beserta baterai, serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat kurang mampu.
Menurut Syam'un, perhatian pemerintah daerah juga diarahkan pada fasilitas pendidikan di wilayah 3T, terutama sekolah yang belum teraliri listrik atau belum memiliki meteran listrik sendiri.
“Program ini difokuskan untuk menyasar sekolah-sekolah di wilayah 3T yang selama ini belum teraliri listrik atau belum memiliki meteran sendiri. Ini penting untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar,” jelasnya.
Ia menambahkan, Bupati Safriadi Oyon berharap kerja sama antara pemerintah daerah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta PT PLN dapat memperluas akses listrik bagi masyarakat di pelosok Aceh Singkil.
“Harapan Bapak Bupati, makin banyak masyarakat di pelosok Aceh Singkil yang merasakan manfaat dari program listrik desa ini,” kata Syam'un.
Forum sinkronisasi tingkat Provinsi Aceh tersebut diikuti perwakilan dari 23 kabupaten/kota. Kegiatan itu juga dihadiri perwakilan Kementerian ESDM, jajaran pimpinan PLN Aceh, pimpinan UP3 PLN Subulussalam, serta para manajer unit PLN di Aceh Singkil.
Penyampaian usulan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperjuangkan pemerataan akses energi. Namun, realisasi program tetap bergantung pada hasil pembahasan, penetapan prioritas, ketersediaan anggaran, dan keputusan pihak terkait.(Jamal)
Terimakasih Atas Kunjungannya, Silahkan berkomentar dengan bijak, Komentar Spam dan/atau berisi link aktif tidak akan ditampilkan. Terimakasih.