Sama-sama Dipilih Rakyat, Tapi Gajinya Beda Jauh, Ini Faktanya!

Oleh: Jamaluddin

SINGKILTERKINI.NET – Dari Presiden, anggota DPR/DPD, gubernur, bupati, wali kota, hingga kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), semuanya dipilih rakyat.

Namun, tahukah Anda? Meskipun sama-sama lahir dari suara rakyat, ternyata penghasilan mereka jauh berbeda.

Presiden dan Wakil Presiden

Sebagai pemimpin tertinggi negara, gaji dan tunjangan yang diterima tentu sangat besar. Ditambah fasilitas negara yang melekat, nilainya bisa membuat rakyat geleng-geleng kepala.

Anggota DPR dan DPD RI

Jangan salah, gaji pokok mereka sebenarnya kecil. Tapi setelah ditambah berbagai tunjangan dan fasilitas, total yang diterima bisa berkali-kali lipat. Bahkan jauh melampaui pejabat eksekutif di daerah.

Kepala Daerah

Gubernur, bupati, dan wali kota juga dipilih langsung rakyat. Tapi jika dibandingkan dengan anggota DPR, gajinya justru lebih rendah. Padahal tanggung jawabnya langsung menyentuh kepentingan masyarakat sehari-hari.

Kepala Desa

Sebagai ujung tombak pelayanan publik di desa, gaji kepala desa jauh lebih kecil dibanding pejabat di atasnya. Meski begitu, merekalah yang paling sering berhadapan langsung dengan persoalan warga.

BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Inilah yang paling kontras. Sama-sama dipilih rakyat, tapi hanya menerima honorarium kecil dari APBDes. Di banyak daerah, jumlahnya bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

Ketidakadilan yang Terlihat Jelas

Data ini menunjukkan ada jurang lebar antara pejabat pusat dan pejabat desa. Sama-sama dipilih rakyat, tapi nilai penghargaan yang diberikan negara sangat berbeda.

Di satu sisi, ada pejabat yang bisa menikmati penghasilan superbesar dengan fasilitas serba ada. Di sisi lain, ada pejabat desa yang harus puas dengan honor pas-pasan, padahal mereka juga lahir dari kotak suara rakyat.

Pertanyaan yang muncul: apakah suara rakyat di pusat lebih berharga daripada suara rakyat di desa?

Saatnya Koreksi

Penulis menilai perlu ada koreksi sistem penggajian pejabat publik agar lebih adil dan proporsional. Tidak harus disamakan, tetapi paling tidak ada keseimbangan antara beban kerja, tanggung jawab, dan penghargaan yang layak.

Karena pada akhirnya, demokrasi bukan soal siapa yang duduk di gedung megah, tapi soal bagaimana suara rakyat benar-benar dihargai tanpa membeda-bedakan tingkatan.

Penulis adalah Ketua DPC PPWI Kabupaten Aceh Singkil