SINGKILTERKINI.NET,ACEH SINGKIL – Pagi itu, ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil berubah menjadi ruang pertemuan yang tak biasa. Tak ada agenda resmi di undangan pemerintah. Namun pada Selasa, 10 Juni 2025, puluhan jurnalis dari berbagai platform—media cetak, daring, radio lokal hingga nasional—duduk bersila di bawah sorotan halus lampu kantor pemerintahan. Yang mereka hadiri bukan sekadar jumpa pers, tapi undangan mendadak dari orang nomor satu di kabupaten ini: Bupati H. Safriadi Oyon, SH.
Di hadapan para pewarta, Oyon tampil tenang namun tegas. Diapit oleh Wakil Bupati H. Hamzah Sulaiman, SH dan Plt. Sekda H. Widodo, SKM., M.Kes, ia membuka pertemuan dengan satu pesan yang jelas: “Pilkada sudah usai. Tak boleh lagi ada media 01 atau 02. Yang ada sekarang, media Aceh Singkil.”
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Dalam ingatan kolektif publik Aceh Singkil, Pilkada terakhir berlangsung hangat, bahkan cenderung terbelah. Media—baik yang profesional maupun berbasis komunitas—ikut terseret dalam pusaran dukungan, framing, dan konten partisan. Kini, saat lembar pemerintahan baru mulai ditulis, Bupati menginginkan lembar media pun dibuka kembali: lebih netral, lebih solid.
“Ini bukan soal siapa yang dulu didukung, tapi soal kemana kita ingin membawa daerah ini,” kata Oyon. Ia berharap, seluruh elemen pers bersatu untuk satu tujuan: kemajuan Aceh Singkil.
.jpg)
Wakil Bupati Hamzah Sulaiman menambahkan bahwa forum semacam ini sebenarnya telah lama direncanakan. Namun padatnya agenda Bupati—dari lobi anggaran di Jakarta, rapat-rapat koordinasi di Banda Aceh, hingga agenda nasional APKASI di Tomohon, Sulawesi Utara—membuat pertemuan baru bisa dilangsungkan sekarang. “Alhamdulillah, dengan izin Allah, hari ini bisa terlaksana,” ujarnya.
Dalam sesi tanya jawab, isu paling sensitif langsung mencuat: status empat pulau yang belakangan diklaim sebagai wilayah Sumatera Utara oleh Kemendagri. Menanggapi pertanyaan wartawan, Bupati Oyon menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan Kementerian Dalam Negeri agar keempat pulau—Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Besar, dan Mangkir Kecil—kembali ke pangkuan Aceh Singkil. “Ini bukan hanya soal wilayah, tapi soal identitas dan sejarah,” katanya.
Mewakili kalangan jurnalis, Ramli Manik menyambut ajakan kolaborasi ini. Ia menyebut, sinergi antara pemerintah dan media sangat penting dalam membangun citra daerah serta mengawal proses pembangunan agar tak kehilangan arah. Meski begitu, ia juga menyuarakan harapan klasik tapi nyata: perhatian pada kesejahteraan jurnalis lokal dan fasilitas yang menunjang kerja jurnalistik di kabupaten yang jauh dari pusat ini.
Pertemuan ditutup dengan suasana yang tak kalah simbolik: jabat tangan satu per satu antara Bupati, Wakil Bupati, dan para wartawan. Tak ada pernyataan resmi, tak ada dokumen MoU. Tapi pagi itu, setidaknya ada tekad kolektif yang dibangun: bahwa membangun Aceh Singkil tak bisa sendirian. Dan media, jika disatukan, bisa menjadi salah satu alat utamanya. (Jml)
Terimakasih Atas Kunjungannya, Silahkan berkomentar dengan bijak, Komentar Spam dan/atau berisi link aktif tidak akan ditampilkan. Terimakasih.