Jakarta - Program makanan sehat gratis (MBG) di Indonesia menjadi perbincangan di publik belakangan ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa anggaran untuk program MBG tidak akan berubah.
"Tetapi ada fleksibilitas dalam implementasinya," ujar Airlangga Hartarto sebagaimana dikutip dari Liputan6, Selasa (16/7).
Walaupun pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG pada tahun 2025, tetapi ada kemungkinan alokasi per porsi akan dikurangi dari Rp 15.000 menjadi Rp 9.000 atau Rp 7.500.
Heriyanto Irawan, seorang analis keuangan, membenarkan kemungkinan tersebut; ia mengatakan bahwa ada keinginan politisi untuk memperluas cakupan program MBG, sehingga penting untuk mencari alternatif agar program ini bisa mencapai seluas mungkin.
Program makanan sehat gratis (MBG) di Indonesia bertujuan memberikan makanan sehat pada keluarga yang less fortunate. Dengan memberikan akses pada makanan yang sehat, program ini bertujuan untuk mengurangi kasus malnutrisi pada anak-anak di Indonesia, yang merupakan masalah besar bagi pertumbuhan ekonomi negara.
Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun pada RAPBN 2025 guna membiayai program ini. Namun, ada pertanyaan mengenai alokasi dana per porsi makanan yang disajikan ke target beneficiary.
Heriyanto Irawan, seorang analis keuangan, menyoroti bahwa satu dari beberapa kekhawatiran awal terhadap program adalah alokasi standar sebesar Rp 15.000 per porsi.
Meskipun angka ini tidak bisa dikurangi, namun ada kemungkinan untuk menemukan cara sehingga program ini akan mencapai seluas mungkin orang tanpa mengorbankan kualitas makanan yang disajikan.
Pemerintah harus mencari strategi alternatif untuk mendukung program MBG tanpa secara drastis mengurangi biaya per porsi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memberikan makanan yang sehat pada anak-anak di komunitas mereka.
Dengan demikian, implementasi program akan menjadi upaya kolektif di komunitas dan mengurangi birokrasi dan biaya. Pemerintah juga dapat mempromosikan pertanian lokal dengan membeli produk dari petani lokal untuk disajikan pada target beneficiary program MBG.
Proyek ini akan mendukung pertanian komunitas, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan keberlanjutan usaha lokal.
Selain itu, alokasi saat ini dapat dioptimalkan untuk memastikan orang yang tepat mendapatkan bantuan. Dalam hal ini, pemerintah dapat menetapkan sistem yang menentukan kondisi kelayakan beneficiary, dan ini akan memastikan bahwa orang yang membutuhkan bantuan tersebut akan menerimanya.
Pemerintah juga dapat berkoordinasi dengan sistem pendidikan karena sekolah dapat memantau kemajuan program dan memastikan efektivitasnya. Hal ini akan membantu program untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan rasa tanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat. (RED)
Terimakasih Atas Kunjungannya, Silahkan berkomentar dengan bijak, Komentar Spam dan/atau berisi link aktif tidak akan ditampilkan. Terimakasih.