SINGKILTERKINI.NET -- Sekolah Pemimpin Muda Aceh (SPMA) Wilayah Kabupaten Aceh Singkil, menyambut baik terkait adanya surat Edaran Bupati Aceh Singkil Nomor180/2019, perihal pengangkatan perangkat Kampung di Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil.
"Agar seluruh Kepala Kampung baik yang masih aktif maupun sebagai Kepala desa yang terpilih disarankan melaksanakan mekanisme perekrutan untuk para perangkat harus sesuai dengan mengikuti Surat edaran Bupati Aceh Singkil," kata Sekjend SMPA Wilayah Aceh Singkil, Zulkarnain Pohan, dalam rilisnya, Minggu (12/1/2020).
Dia juga mengajak Bupati selaku pemangku kebijakan yang tertinggi, agar ini di evaluasi totalitas. "Kalau ada Perbup atau surat edaran yang bapak keluarkan, silahkan saja asal yang sifatnya menguntungkan daerah kita dan masyarakat kita secara keseluruhan mengingat untuk di 2019 hampir seluruh kecamatan dan desa masih memiliki angka pengangguran yang lumayan tinggi," ujarnya.
Zulkarnain juga meminta Kepada Kampung agar tidak main-main perihal surat edaran Bupati tersebut, begitu juga dengan Program yang ada di Kampung - Kampung.
"Kami selaku masyarakat dan pemuda berharap dan menyarankan kepada Bupati agar kedepannya lebih tegas dan tidak ada lagi yang namanya studi banding/Bimtek para Kepala Kampung sampai ke Provinsi diluar daerah Aceh Singkil," sebutnya.
Disampaikannya, bahwa hampir 99% para Kepala Kampung yang sudah mengikuti program Bimtek tersebut dinilai kuranf memberi efek yang positif untuk kemajuan Kampung baik dalam bidang pengembangan ekonomi Kerakyatan, maupun dalam bidang Penghasilan Kampung dan hampir rata rata terkesan menghambur hamburkan uang Rakyat dan tidak ada manfaat untuk masyarakatnya.
"Bisa saja kita memanggil tim ahli yang kita inginkan dari luar supaya datang ke Kampung kita berbaur langsung dengan masyarakat kita, bukan malah kepala Kampung atau perangkat Kampung yang keluar daerah, karena yang kita didik adalah masyarakat yang mandiri. mungkin lebih efektivitas jika dilakukan yang sedemikian. Pungkas Zulkarnain.
Baik Pemerintah Daerah maupun pemerintah Desa, sambungnya, secara keseluruh masih terpokus dengan program pembangunan Infrastruktur, padahal di usia Aceh Singkil yang terbilang cukup dewasa ini, sudah saatnya untuk di bicarakan peningkatan program Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Kampung.
"Tujuannya, agar baik secara keahlian kita sudah siap dan melakukan inovasi-inovasi yang mendukung penghasilan masyarakat yang mandiri melalui suatu pasar yang di sediakan oleh Kita sendiri mengingat untuk kebutuhan sayur-sayuran saja kita masih butuh daerah lain padahal secara wilayah kita juga mampu untuk menjadi pemasok kebutuhan," katanya.
Oleh karena itu, SPMA Wilayah Aceh Singkil masih menaruh harapan tinggi, baik kepada pemerintah Daerah maupun pihak yang terkait agara terus sama sama melakukan yang terbaik untuk daerah kita ini.
"Jangan Kita menjadi penonton di Daerah kita sendiri begitu juga dengan masyarakat dan pemuda harus selalu mengawasi dana desa," harapnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Bupati Aceh Singkil agar komitmen dan konsisten jika ada penyelewengan atau ada perangkat desa yang tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan surat yang telah di edarkan kepada para Kepala Kampung.
Karena, kata Dia, didalam surat tersebut ada tercantum apabila kampung tidak memproses dalam tahun 2019 ini, maka perangkat kampung yang di anggarkan terhitung sejak januari 2020 tersebut harus dikembalikan ke kas daerah.
"Jangan sekedar main-main kita akan tetap kawal jika ada perangkat desa yang tidak memenuhi syarat, karena ini untuk kemajuan desa-desa kita," tuturnya
Terakhir, mengingat ini diawal tahun, agar para Camat Se-Aceh Singkil untuk memberi tahu kepada kepala desa yang aktif maupun terpilih.
"Jangan asal-asal meberikan jabatan di desa tidak memenuhi persyaratan dan lanjut usia kadang untuk tugas dan fungsinya sebagian perangkat tidak paham, sebab kita sedang menajalankan perintah undang-undang bukan menjalankan sekehendaknya kita, tutupnya. (Jml/Red)
"Agar seluruh Kepala Kampung baik yang masih aktif maupun sebagai Kepala desa yang terpilih disarankan melaksanakan mekanisme perekrutan untuk para perangkat harus sesuai dengan mengikuti Surat edaran Bupati Aceh Singkil," kata Sekjend SMPA Wilayah Aceh Singkil, Zulkarnain Pohan, dalam rilisnya, Minggu (12/1/2020).
Dia juga mengajak Bupati selaku pemangku kebijakan yang tertinggi, agar ini di evaluasi totalitas. "Kalau ada Perbup atau surat edaran yang bapak keluarkan, silahkan saja asal yang sifatnya menguntungkan daerah kita dan masyarakat kita secara keseluruhan mengingat untuk di 2019 hampir seluruh kecamatan dan desa masih memiliki angka pengangguran yang lumayan tinggi," ujarnya.
Zulkarnain juga meminta Kepada Kampung agar tidak main-main perihal surat edaran Bupati tersebut, begitu juga dengan Program yang ada di Kampung - Kampung.
"Kami selaku masyarakat dan pemuda berharap dan menyarankan kepada Bupati agar kedepannya lebih tegas dan tidak ada lagi yang namanya studi banding/Bimtek para Kepala Kampung sampai ke Provinsi diluar daerah Aceh Singkil," sebutnya.
Disampaikannya, bahwa hampir 99% para Kepala Kampung yang sudah mengikuti program Bimtek tersebut dinilai kuranf memberi efek yang positif untuk kemajuan Kampung baik dalam bidang pengembangan ekonomi Kerakyatan, maupun dalam bidang Penghasilan Kampung dan hampir rata rata terkesan menghambur hamburkan uang Rakyat dan tidak ada manfaat untuk masyarakatnya.
"Bisa saja kita memanggil tim ahli yang kita inginkan dari luar supaya datang ke Kampung kita berbaur langsung dengan masyarakat kita, bukan malah kepala Kampung atau perangkat Kampung yang keluar daerah, karena yang kita didik adalah masyarakat yang mandiri. mungkin lebih efektivitas jika dilakukan yang sedemikian. Pungkas Zulkarnain.
Baik Pemerintah Daerah maupun pemerintah Desa, sambungnya, secara keseluruh masih terpokus dengan program pembangunan Infrastruktur, padahal di usia Aceh Singkil yang terbilang cukup dewasa ini, sudah saatnya untuk di bicarakan peningkatan program Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Kampung.
"Tujuannya, agar baik secara keahlian kita sudah siap dan melakukan inovasi-inovasi yang mendukung penghasilan masyarakat yang mandiri melalui suatu pasar yang di sediakan oleh Kita sendiri mengingat untuk kebutuhan sayur-sayuran saja kita masih butuh daerah lain padahal secara wilayah kita juga mampu untuk menjadi pemasok kebutuhan," katanya.
Oleh karena itu, SPMA Wilayah Aceh Singkil masih menaruh harapan tinggi, baik kepada pemerintah Daerah maupun pihak yang terkait agara terus sama sama melakukan yang terbaik untuk daerah kita ini.
"Jangan Kita menjadi penonton di Daerah kita sendiri begitu juga dengan masyarakat dan pemuda harus selalu mengawasi dana desa," harapnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Bupati Aceh Singkil agar komitmen dan konsisten jika ada penyelewengan atau ada perangkat desa yang tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan surat yang telah di edarkan kepada para Kepala Kampung.
Karena, kata Dia, didalam surat tersebut ada tercantum apabila kampung tidak memproses dalam tahun 2019 ini, maka perangkat kampung yang di anggarkan terhitung sejak januari 2020 tersebut harus dikembalikan ke kas daerah.
"Jangan sekedar main-main kita akan tetap kawal jika ada perangkat desa yang tidak memenuhi syarat, karena ini untuk kemajuan desa-desa kita," tuturnya
Terakhir, mengingat ini diawal tahun, agar para Camat Se-Aceh Singkil untuk memberi tahu kepada kepala desa yang aktif maupun terpilih.
"Jangan asal-asal meberikan jabatan di desa tidak memenuhi persyaratan dan lanjut usia kadang untuk tugas dan fungsinya sebagian perangkat tidak paham, sebab kita sedang menajalankan perintah undang-undang bukan menjalankan sekehendaknya kita, tutupnya. (Jml/Red)
Terimakasih Atas Kunjungannya, Silahkan berkomentar dengan bijak, Komentar Spam dan/atau berisi link aktif tidak akan ditampilkan. Terimakasih.