Hari Ini, Massa Gelar Unjuk Rasa ke Kantor DPRK dan Kantor Bupati Aceh Singkil

Ilustrasi

ACEH SINGKIL -- Ratusan orang dari LSM Perlahan dan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Aceh Singkil bersama masyarakat tergabung dalam Gerakan Rakyat Tertindas (Geratis) berencana menggelar unjuk rasa ke kantor DPRK dan Kantor Bupati Aceh Singkil, Selasa (4/9/2018) pagi ini.

Sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor (Polres) Aceh Singkil, Nomor: STTP/70/IX/YAN.2.3/2018/INTELKAM, bahwa  jumlah massa/peserta yang akan mengelar aksi unjuk rasa hari ini berkisar antara 100 hingga 500 orang.

Sebelum bergerak menuju ke lokasi aksi, ratusan massa rencananya akan terlebih dahulu berkumpul di Lapangan Mariam Sipoli, Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya massa akan bergerak menuju Kantor DPRK dan Kantor Bupati Aceh Singkil.

Massa ini akan menggelar aksi unjuk rasa secara damai pada pukul 09.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB, dengan alat peraga atau atribut seperti, bendera, pengeras suara, sounsistem, spanduk dan selebaran.

Adapun maksud dan tujuan aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh ratusan orang itu, yaitu ; Kembalikan Lahan/Tanah Wilayah/Tanah Adat; Kembalikan Tanah Transmigrasi; Ukur ulang kembali PT.Nafasindo/Ubertraco; Segera sahkan Qanun pembebasan lahan; Mengalokasikan anggaran untuk ukur ulang; Pematokan Lahan Gor Sebatang; Pematokan Tanah Transmigrasi; dan Pematokan Tanah Wilayat/Adat.

Tanggapan Perwakilan Perusahaan PT.Nafasindo

Menanggapi akan aksi unjuk rasa itu, Perwakilan Perusahaan PT. Nafasindo, Malik Rusydi mengatakan aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh pengunjuk rasa merupakan refleksi dari 7 tahun silam, dan permasalahan itu telah diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan PT.Nafasindo, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil, Pemerintah Aceh  serta masyarakat di 22 Desa yang diwakili oleh LSM Gempa.

"Perusahaan telah melepaskan lahan yang dimaksud kepada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil untuk diberikan kepada masyarakat di 22 Desa dalam wadah Koperasi Produksi Perjuangan Bersama (KPPB)," sebut Malik saat dimintai tanggapan terkait akan digelarnya aksi unjuk rasa, Selasa (4/9/2018) di Aceh Singkil. (Red)