TOPAN-RI Aceh Himbau Masyarakat Waspadai Money Politik Dalam Pilkada Serentak

Aceh Singkil- Pengamat Sosial Politik dari Lembaga Swadaya Masyarakat Team Operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia (TOPAN-RI),Jamaluddin mengatakan perlu waspada terhadap pemilihan kepala daerah serentak kemungkinan masih ada praktik politik uang (money politic) yang dilakukan pasangan calon bupati/wakil bupati maupun wali kota/wakil wali kota.

" Gerakan politik uang yang dilakukan pasangan calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota bisa terjadi. Namun masyarakat harus cerdas menentukan pilihannya pada Pilkada 15 Febuari 2017," kata Ketua DPW TOPAN-RI Aceh, Jamaluddin kepada Singkilkita, Kamis(05/05/2016).

Jamal mengatakan praktik politik uang (money politic) sudah menjadi kultur demokrasi di Indonesia. Upaya untuk menghapus kultur buruk tersebut tidaklah mudah atau tidak segampang membalik telapak tangan dan itu butuh proses yang panjang.

Penyelenggara pemilu, menurut dia, harus bertindak berani dan tegas untuk membersihkan noda-noda hitam demokrasi di Tanah Air terutama di Aceh.

" Karena itu dibutuhkan penyelenggara pemilu yang tegas dan berani. Jika tidak, money politic akan terus terjadi saat pilkada," sebut Jamal yang juga berprofesi sebagai sikuli tinta di salah satu media online terbitan Aceh.

Ia mengatakan mesti biaya kampanye pasangan calon yang bertarung dalam pilkada ada yang dibiayai KIP Kabupaten/KPU Daerah melalui APBD/APBK di daerah setempat, namun pasangan calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota juga tetap mengeluarkan biaya politik lainnya.

Pendistribusian dana kampanye tersebut yang harus diawasi secara ketat, sebab memang tidak mudah untuk menangkapnya.

"Pelaksanaan penyebaran praktik politik uang biasanya akan dikemas dengan canggih oleh para tim sukses agar tidak mudah terjerat hukum. Makanya penyelenggara dan pengawas pemilu, termasuk masyarakat harus bahu membahu untuk mewaspadai dan mengawasi praktik politik uang itu," Ajaknya.