Opini tersebut diserahkan dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Jumat (19/6/2026).
Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, menerima langsung LHP tersebut bersama Ketua DPRK Aceh Singkil, Amaliun. Turut mendampingi Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Singkil Edi Widodo, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Hendra Sunarno, Plt Inspektur Kabupaten Aceh Singkil Fajri Samsul, serta Plt Sekretaris DPRK Aceh Singkil M. Yunus.
Perolehan opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dinilai telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati Safriadi Oyon menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.
“Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Safriadi.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut harus menjadi dorongan untuk terus memperkuat akuntabilitas pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Menurut Safriadi, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil akan terus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan disiplin aparatur, serta memastikan setiap anggaran daerah dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
“Kepercayaan yang diberikan melalui opini WTP ini menjadi amanah bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan dan memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Dengan kembali diraihnya opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas demi mendukung percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Jamal)
Terimakasih Atas Kunjungannya, Silahkan berkomentar dengan bijak, Komentar Spam dan/atau berisi link aktif tidak akan ditampilkan. Terimakasih.