SINGKILTERKINI.NET, ACEH SINGKIL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, Aceh, membuat komitmen layanan pada tahun 2022 untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang lebih berkualitas dengan BPJS Kesehatan.
Kegiatan dukungan rancangan tersebut berlangsung di ruang off room Setdakab Aceh Singkil dengan dihadiri Sekda Drs. Azmi, para Asisten dan para Staf Ahli serta perwakilan Kantor Cabang BPJS Kesehatan dari Aceh Selatan, Kamis 3 Februari 2022.
Dalam sambutannya, Bupati Aceh Singkil Dulmusrid yang diwakili oleh Sekda Drs Azmi mengatakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diamanatkan kepada BPJS Kesehatan telah berjalan selama 8 tahun sejak mulai beroperasi pada 1 Januari 2014.
Memasuki tahun ke-9, sambungnya, cakupan kepesertaan telah mencapai 226 juta jiwa atau sekitar 84% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Selain itu, data secara nasional menunjukan bagaimana JKN berdampak pada penurunan anggaran pribadi masyarakat terhadap layanan kesehatan.
"Bayangkan jika out of pocket ini tinggi, yang pada ujungnya akan mengancam terjadinya bencana finansial di beberapa kelompok masyarakat, dan secara efek domino juga akan berdampak pada angka kemiskinan, daya konsumsi dan akhirnya pertumbuhan ekonomi negara khususnya daerah ini akan terganggu," ujar Azmi.
Untuk itu, program ini harus didukung oleh semua pihak termasuk pemerintah daerah dan seluruh perangkat yang ada di dalamnya, agar program ini akan semakin baik dari tahun ke tahun.
Dalam perkembangannya BPJS terus bekerja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan program lahirnya Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.
Sebagai bagian dari Provinsi Aceh yang telah menganggarkan Jaminan Kesehatan Aceh bagi seluruh penduduk Aceh, kita patut bersyukur bahwa hampir seluruh penduduk Aceh Singkil telah terdaftar sebagai seluruh peserta JKN-KIS sehingga diharapkan tidak ada hati masyarakat ketika perlu mengakses layanan karena ada yang menjamin.
Namun di sisi lain dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan kesehatan, tentu akan berdampak pada peningkatan akses terhadap layanan kesehatan itu sendiri.
Sehingga fasilitas kesehatan dalam hal ini harus siap dengan kualitas pelayanan sesuai dengan yang diharapkan dan didambakan oleh masyarakat.
Program JKN-KIS ini adalah program yang berprinsip gotong royong dan subsidi silang dimana yang sehat membantu yang sakit, sehingga peran fasilitas kesehatan sedianya tidak hanya menunggu saat masyarakat sakit baru memberikan layanan, namun berikan juga layanan kepada masyarakat yang sehat agar mereka selalu tetap sehat, menambahkan.
Pasti harapan besar untuk dapat memberikan layanan seperti ini tertumpu pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas, klinik pratama, dokter praktek perorangan).
Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagai fasilitas yang paling dekat dengan masyarakat, kami harapkan dapat melaksanakan pelayanan kesehatan yang berjalan komprehensif dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
"Kepada pimpinan FKTP khususnya puskesmas, sentuhlah masyarakat di wilayah kerja bapak/ibu dengan pelayanan yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak merasakannya. Karena meskipun dia tidak sakit, seharusnya bapak/ibu dan jajaran harus tetap memberikan layanan dalam bentuk promotif dan preventif," pesan Azmi.
lakukanlah pelayanan-pelayanan yang mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja, karena banyaknya masyarakat yang sakit karena prestasi yang dicapai dalam pembangunan kesehatan kita. Apalagi saat ini kita masih dihadapkan dalam situasi pandemi Covid19 dan belum tahu kapan akan berakhir.
Selain mematuhi protokol kesehatan, pelayanan kesehatan yang prima juga menjadi suatu keharusan di masa pandemi ini. "Dan saya sangat yakin BPJS bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya akan terus berupaya membantu pemerintah menekan laju penyebaran virus yang ganas ini," tutupnya. (RED/Rel)
Kegiatan dukungan rancangan tersebut berlangsung di ruang off room Setdakab Aceh Singkil dengan dihadiri Sekda Drs. Azmi, para Asisten dan para Staf Ahli serta perwakilan Kantor Cabang BPJS Kesehatan dari Aceh Selatan, Kamis 3 Februari 2022.
Dalam sambutannya, Bupati Aceh Singkil Dulmusrid yang diwakili oleh Sekda Drs Azmi mengatakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diamanatkan kepada BPJS Kesehatan telah berjalan selama 8 tahun sejak mulai beroperasi pada 1 Januari 2014.
Memasuki tahun ke-9, sambungnya, cakupan kepesertaan telah mencapai 226 juta jiwa atau sekitar 84% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Selain itu, data secara nasional menunjukan bagaimana JKN berdampak pada penurunan anggaran pribadi masyarakat terhadap layanan kesehatan.
"Bayangkan jika out of pocket ini tinggi, yang pada ujungnya akan mengancam terjadinya bencana finansial di beberapa kelompok masyarakat, dan secara efek domino juga akan berdampak pada angka kemiskinan, daya konsumsi dan akhirnya pertumbuhan ekonomi negara khususnya daerah ini akan terganggu," ujar Azmi.
Untuk itu, program ini harus didukung oleh semua pihak termasuk pemerintah daerah dan seluruh perangkat yang ada di dalamnya, agar program ini akan semakin baik dari tahun ke tahun.
Dalam perkembangannya BPJS terus bekerja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan program lahirnya Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.
Sebagai bagian dari Provinsi Aceh yang telah menganggarkan Jaminan Kesehatan Aceh bagi seluruh penduduk Aceh, kita patut bersyukur bahwa hampir seluruh penduduk Aceh Singkil telah terdaftar sebagai seluruh peserta JKN-KIS sehingga diharapkan tidak ada hati masyarakat ketika perlu mengakses layanan karena ada yang menjamin.
Namun di sisi lain dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan kesehatan, tentu akan berdampak pada peningkatan akses terhadap layanan kesehatan itu sendiri.
Sehingga fasilitas kesehatan dalam hal ini harus siap dengan kualitas pelayanan sesuai dengan yang diharapkan dan didambakan oleh masyarakat.
Program JKN-KIS ini adalah program yang berprinsip gotong royong dan subsidi silang dimana yang sehat membantu yang sakit, sehingga peran fasilitas kesehatan sedianya tidak hanya menunggu saat masyarakat sakit baru memberikan layanan, namun berikan juga layanan kepada masyarakat yang sehat agar mereka selalu tetap sehat, menambahkan.
Pasti harapan besar untuk dapat memberikan layanan seperti ini tertumpu pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas, klinik pratama, dokter praktek perorangan).
Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagai fasilitas yang paling dekat dengan masyarakat, kami harapkan dapat melaksanakan pelayanan kesehatan yang berjalan komprehensif dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
"Kepada pimpinan FKTP khususnya puskesmas, sentuhlah masyarakat di wilayah kerja bapak/ibu dengan pelayanan yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak merasakannya. Karena meskipun dia tidak sakit, seharusnya bapak/ibu dan jajaran harus tetap memberikan layanan dalam bentuk promotif dan preventif," pesan Azmi.
lakukanlah pelayanan-pelayanan yang mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja, karena banyaknya masyarakat yang sakit karena prestasi yang dicapai dalam pembangunan kesehatan kita. Apalagi saat ini kita masih dihadapkan dalam situasi pandemi Covid19 dan belum tahu kapan akan berakhir.
Selain mematuhi protokol kesehatan, pelayanan kesehatan yang prima juga menjadi suatu keharusan di masa pandemi ini. "Dan saya sangat yakin BPJS bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya akan terus berupaya membantu pemerintah menekan laju penyebaran virus yang ganas ini," tutupnya. (RED/Rel)
Terimakasih Atas Kunjungannya, Silahkan berkomentar dengan bijak, Komentar Spam dan/atau berisi link aktif tidak akan ditampilkan. Terimakasih.