-->

HIMAPAS: Tak Adanya Alokasi Anggaran Pilkada Aceh 2022 Bukti Pemerintah Aceh Khianati UUPA

REDAKSI

Sekjen Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil (HIMAPAS), Hendri 

BANDA ACEH - Tidak disediakannya alokasi anggaran Pilkada Aceh pada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2022 merupakan bukti nyata bahwa pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Nova Iriansyah secara terang benderang dinilai mengkhianati UUPA. 

"Surat nomor 27/6849 tertanggal 31 Maret 2021 perihal pembahasan anggaran untuk Pilkada Aceh tahun 2022, Sekda meminta KIP tidak menjalankan tahapan apapun pemilihan apa pun sampai ada putusan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Ini bukti bahwa dalam hal pelaksanaan Pilkada Aceh yang semestinya berpedoman pada UUPA sebagai kekhususan Aceh telah dikangkangi dan dikhianati oleh Pemerintah Aceh sendiri," kata Sekjen Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil (HIMAPAS), Hendri dalam rilisnya, Sabtu (3/4/2021). 

Menurut Hendri, Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui Sekda Aceh seakan-akan sengaja mengkambing hitamkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk tidak mengalokasikan anggaran dalam tahun 2021 untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2022. 

"Sejak awal memang terlihat tidak ada i'tiqad baik Gubernur Aceh untuk melaksanakan Pilkada 2022 sesuai UUPA. Meskipun DPRA telah konsultasi berkali-kali ke Pusat termasuk telah mengantongi dukungan dari Komisi II DPR RI, namun semua juga dikhianati dengan tidak mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Aceh pada tahun 2022 tersebut," sebutnya. 

Hendri menegaskan, jika dulu masyarakat Aceh berjuang untuk merawat perdamaian, lalu menjadikan MoU Helsinki dan UUPA dijadikan sebagai buah manis perdamaian itu sendiri. namun kini bahkan Pemerintah Aceh sendirilah yang telah menunjukkan pengkhianatan terhadap butir-butir UUPA itu sendiri. 

"Ini menunjukkan bahwa yang menghancurkan cita-cita perjuangan bangsa Aceh itu adalah orang yang kini memimpin Aceh itu sendiri. Ini sangat memilukan tentunya," ujarnya. 

Hendri menyebutkan, jika sikap Gubernur Aceh hanya menjadi duri dalam daging dalam memperjuangkan kekhususan Aceh, maka pihaknya minta Gubernur Aceh untuk mundur daripada menjadi catatan sejarah suram kepemimpinan Aceh yang akan menjadi catatan hitam bagi generasi berikutnya. 

"Apapun skenario yang kini tengah dimainkan oleh Gubernur Aceh untuk melumpuhkan kekhususan Aceh, namun perlu dicatat bahwa rakyat akan terus mengawasi dan akan mencatat setiap pengkhianatan pemerintah Aceh terhadap kekhususan Aceh yang diperjuangkan dengan keringat dan darah oleh para pejuang dan syuhada Aceh," pungkasnya. (***)
Komentar Anda

Terimakasih Atas Kunjungannya, Silahkan berkomentar dengan bijak, Komentar Spam dan/atau berisi link aktif tidak akan ditampilkan. Terimakasih.

Berita Terkini