-->
  • Jelajahi

    Copyright © Singkil Terkini
    Penerbit PT Media Singkil Terkini

    Iklan

    DPRK Aceh Singkil Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Anggota Dewan

    REDAKSI
    Tuesday, September 01, 2020, Tuesday, September 01, 2020 WIB Last Updated 2020-09-01T03:53:53Z

    SINGKILTERKINI.NET, ACEH SINGKIL - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil mengelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum anggota DPRK Aceh Singkil terhadap rancangan qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2019.

    Rapat Paripurna DPRK Aceh Singkil dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Singkil, Hasanuddin Aritonang berlangsung diruang paripurna gedung DPRK Aceh Singkil, Senin (31/8/2020).

    Rapat tersebut ikut dihadiri Bupati Aceh Singkil, Dulmursid;
    Puluhan Anggota DPRK; Sekdakab Aceh Singkil, Drs Azmi; Skretaris DPRK Aceh Singkil, H.Suwan; dan Para Kepala SKPK dilingkungan Pemkab Aceh Singkil.

    Sementara itu, dari puluhan anggota DPRK Aceh Singkil yang menyampaikan pandangan umum anggota DPRK Aceh Singkil yakni, Aminullah Sagala, Al-Hidayat, Fairus Ahyar, Hj Asmawati, Lesdin Tumangger, Yulihardin, dan Ahmad Fadhli.

    Anggota DPRK Aceh Singkil, Ahmad Fadhli dalam penyampaiannya diantara meminta kepada pemkab Aceh Singkil untuk mengoptimalkan realisasi PAD yang telah di targetkan dan untuk menggali sumber potensi PAD yang lain yang pada prinsipnya masih banyak yang dapat di pinggir berdasarkan regulasi yang ada.

    Ia juga meminta kepada Pemkab Aceh Singkil untuk membuat program yang mengarah kepada pembangunan sumber daya manusia yaitu memberikan beasiswa kepada anak-anak fakir miskin dan berprestasi hingga ke jenjang perguruan tinggi.

    Kemudian, Politisi dari Partai Nasdem ini juga meminta pemkab Aceh Singkil untuk melakukan pembangunan yang berpedoman kepada Qanun RPJMK dan Qanun RTRW sehingga pembangunan tidak terkesan berulang-ulang sehingga pembangunan dapat adil dan merata. Termasuk untuk meningkatkan pelayanan di segala sektor dalam lingkup Pemkab Aceh Singkil.

    Mantan Kepala Baitul Mal Aceh Singkil ini juga meminta Pemkab Aceh Singkil untuk ikut serta memberdayakan Satpol PP-WH dan menyediakan anggaran secukupnya agar penegakkan Qanun dan peraturan Bupati Aceh Singkil serta undang undang lainnya yang berkaitan dengan Kabupaten Aceh Singkil dapat terlaksana.

    Sementara itu, Anggota DPRK Aceh Singkil, Lesdin Tumangger dalam laporannya menyebutkan bahwa tolak ukur keberhasilan pembangunan tidak cukup di ukur hanya dengan keberhasilan laporan secara administrasi saja. Tetapi, sambungnya, dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang sudah di raih hendaklah dibarengi dengan sinergitas capaian program yang implementasinya dapat dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil.

    Politisi dari Partai Hanura in i juga menyinggung terkait dengan program peningkatan jalan, baik jalan yang menghubungkan antara dusun ke desa, jalan desa ke Kecamatan masih banyak yang belum tersentuh, sementara di lain tempat ada yang programnya hampir setiap tahun di anggarkan.

    "Disini perlu kami sampaikan adalah terkait dengan penyelesaian komplik izin mendirikan bangunan rumah ibadah Gereja Pasca Komplik tanggal 13 Oktober 2015 yang mana sampai saat ini belum diselesaikan," ungkapnya.


    Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRK Aceh Singkil, Hj.Asmawati dalam laporannya menyebutkan dari jumlah aset tanah Pemkab Aceh Singkil sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang yang sudah bersertifikat sebanyak 30 Persil.

    Dari jumlah keseluruhan aset sebanyak 1046 Persil, sambungnya, ada 1016 Persil tanah aset Pemda yang belum jelas dan perlu keseriusan dalam pengurusan sertifikat agar hak kepemilikan aset tanah Pemkab Aceh Singkil menjadi jelas.

    Politisi Partai Demokrat ini, juga mendesak pemkab Aceh Singkil terkait kejelasan status lahan tanah PT.Nafasindo seluas 280 hektar. Ia juga mempertanyakan terkait banyaknya iklan rokok yang terpasang di tiang listrik seperti di jalan 2 jalur di Kecamatan Gunung Meriah, apakah Sudah didata dan masuk sebagai PAD daerah, mohon instansi yang terkait bisa menertibkannya,


    Dalam laporannya, Asmawati juga menyinggung terkait banyaknya kendaraan dinas milik pemkab Aceh Singkil yang belum terdata dan terinvenralisir dengan baik sebagai aset Pemda.

    Terkait dengan pembongkaran bangunan-bangunan sekolah yang di jumpai di lapangan juga kurang sesuai dengan fakta, dan data mengenai berita acara tentang penghapusan aset yang kami mintakan sampai dengan saat ingin juga belum dapat diberikan oleh dinas terkait.

    "Harapan ke depan di minta kepada TAPK kalau pembahasan badan anggaran agar membuat grafik realisasi pencapaian kerja sesuai visi misi Bupati Aceh Singkil Sehat, Cerdas, dan Sejahtera," tegasnya.
    Komentar

    Tampilkan

    No comments:

    Post a Comment

    Terimakasih Atas Kunjungannya, Silahkan berkomentar dengan bijak, Komentar Spam dan/atau berisi link aktif tidak akan ditampilkan. Terimakasih.

    Terkini

    Headline

    +